Dialektik News — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan membawa usulan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam pertemuan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Usulan tersebut disampaikan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Iskandar Kamaru saat melakukan audiensi di Gedung Kemendikdasmen. Dalam pertemuan itu, Bupati diterima Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal (PAUD Dikdas PNFI) bersama jajaran.
SNT yang diusulkan Pemkab Bolsel diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan pengembangan layanan pendidikan jenjang SMP di daerah. Pemerintah daerah membawa usulan tersebut ke tingkat pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan sekaligus membika pembahasan lebih lanjut mengenai kebutuhan dan tahapan pembangunannya.
Iskandar mengatakan, pengajuan SNT merupakan bagian dari agenda pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pendidikan melalui program yang memiliki dukungan lintas pemerintahan.
“Usulan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Bolsel. Kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan sehingga pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi jenjang SMP ini dapat direalisasikan,” kata Iskandar.
Selain membahas SNT, audiensi tersebut dimanfaatkan Pemkab Bolsel untuk menyampaikan sejumlah kebutuhan strategis daerah kepada pemerintah pusat. Pertemuan itu sekaligus menjadi ruang koordinasi untuk menyelaraskan agenda pembangunan daerah dengan program yang berada di tingkat kementerian.
Menurut Iskandar, dukungan pemerintah pusat dibutuhkan untuk mempercepat sejumlah program yang berkaitan dengan pengembangan fasilitas pendidikan di Bolsel. Pemerintah daerah berharap usulan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti melalui pembahasan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Kami ingin memastikan anak-anak di Bolsel memperoleh akses pendidikan yang berkualitas dengan dukungan fasilitas yang memadai,” ujarnya.
Pemkab Bolsel selanjutnya akan menindaklanjuti hasil audiensi melalui koordinasi dengan kementerian terkait. Langkah tersebut diperlukan untuk mematangkan usulan, termasuk menyesuaikannya dengan kebutuhan daerah serta arah kebijakan pemerintah pusat.
Bagi pemerintah daerah, pertemuan di Jakarta juga menjadi bagian dari upaya memprluas komunikasi langsung dengan pemerintah pusat terkait agenda pembangunan yang membutuhkan dukungan lintas kewenangan.
Dalam audiensi tersebut, Iskandar didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rante Hattani, Kepala Bappelitbangda Rikson Paputungan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. (Infotorial)
