Dialektik News – Pemerintah Desa Momalia II bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan Rapat Paripurna BPD sekaligus Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2027.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 19 Agustus 2026, bertempat di Aula Kantor Desa Momalia II, dan menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan desa untuk tahun anggaran mendatang.
MusrenbangDes merupakan forum yang menjadi ruang bagi pemerintah desa bersama BPD dan masyarakat untuk membahas serta menyepakati arah dan prioritas pembangunan yang akan dituangkan dalam RKPDes Tahun 2027.
Kegiatan tersebut dihadiri Camat Posigadan Mohammad Kamaru, Sangadi Momalia II Patris Mahanggi, Ketua, Sekretaris serta jajaran BPD Momalia II, Pemerintah Desa Momalia II, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta para tamu undangan yang berkesempatan hadir.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya Desa Momalia II untuk membangun proses perencanaan yang partisipatif. Aspirasi dan masukan masyarakat menjadi salah satu bahan penting dalam menentukan program yang akan diprioritaskan dalam RKPDes Tahun 2027.
Dalam forum tersebut, pembahasan tidak hanya diarahkan pada daftar kegiatan yang akan dilaksanakan, tetapi juga pada penentuan skala prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kemampuan dan kewenangan desa.
Camat Posigadan Mohammad Kamaru dalam sambutannya menyampaikan bahwa MusrenbangDes memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan desa. Menurutnya, proses perencanaan perlu dilakukan secara bersama-sama agar program yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“MusrenbangDes ini merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan desa. Karena itu, apa yang menjadi usulan dan prioritas harus dibahas secara bersama-sama, sehingga program yang nantinya masuk dalam RKPDes benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat,” ujar Mohammad Kamaru.
Ia juga mengingatkan pentingnya penyusunan rencana pembangunan yang realistis dan memperhatikan skala prioritas.
“Kita tentu ingin semua kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi, tetapi kemampuan anggaran memiliki keterbatasan. Karena itu, perlu ada skala prioritas dan perencanaan yang baik agar program yang ditetapkan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat,” katanya.
Camat Posigadan juga mendorong adanya sinergi antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat tidak berhenti pada penyampaian usulan, tetapi juga diperlukan dalam mengawal pelaksanaan program yang telah disepakati.
Sementara itu, Sangadi Momalia II Patris Mahanggi menyampaikan bahwa Pemerintah Desa Momalia II memberikan perhatian terhadap proses penyusunan RKPDes Tahun 2027. Menurutnya, MusrenbangDes merupakan kesempatan bagi pemerintah desa untuk mendengar secara langsung berbagai masukan dan kebutuhan masyarakat.
“Bagi Pemerintah Desa Momalia II, MusrenbangDes ini sangat penting karena menjadi ruang bagi kita semua untuk membicarakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan apa yang menjadi prioritas pembangunan desa ke depan,” ujar Patris Mahanggi.
Patris menegaskan bahwa pemerintah desa akan berupaya agar hasil musyawarah dapat menjadi dasar dalam menyusun program kerja yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin perencanaan pembangunan Desa Momalia II ke depan benar-benar melihat kebutuhan masyarakat. Apa yang menjadi prioritas harus kita bicarakan bersama, sehingga program yang direncanakan bukan hanya sekadar kegiatan, tetapi memiliki manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Menurut Patris, pemerintah desa tidak dapat menentukan seluruh arah pembangunan secara sendiri. Oleh karena itu, masukan dari BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat secara umum diperlukan untuk menghasilkan perencanaan yang lebih baik.
“Pemerintah desa tentu tidak bisa berjalan sendiri. Kami membutuhkan dukungan dan masukan dari BPD serta seluruh masyarakat. Dengan kebersamaan, kita bisa menyusun program yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi Desa Momalia II,” lanjutnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga komunikasi dan kebersamaan selama proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.
Menurutnya, pembangunan desa merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, sementara masyarakat memiliki peran dalam menyampaikan aspirasi, memberikan masukan serta ikut mengawasi pelaksanaan program.
Rangkaian pembahasan RKPDes Tahun 2027 tersebut diharapkan dapat menghasilkan daftar prioritas kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa Momalia II.
Pemerintah Desa Momalia II juga menilai bahwa perencanaan yang dilakukan melalui musyawarah dapat membantu menciptakan pembangunan yang lebih terarah. Dengan adanya pembahasan bersama, berbagai usulan masyarakat dapat dipilah berdasarkan tingkat kebutuhan, manfaat, serta kemampuan desa dalam merealisasikannya.
Selain pembangunan, perencanaan RKPDes juga menjadi bagian dari upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat pemberdayaan masyarakat.
Kehadiran BPD dalam proses tersebut turut memperkuat fungsi musyawarah di tingkat desa. BPD bersama pemerintah desa diharapkan dapat terus membangun koordinasi dalam menyusun dan mengawal program pembangunan yang telah disepakati.
Bagi Desa Momalia II, penyusunan RKPDes Tahun 2027 diharapkan tidak hanya menghasilkan dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi pedoman dalam menentukan langkah pembangunan desa pada tahun mendatang.
Sangadi Patris Mahanggi kembali menekankan pentingnya menjaga hasil musyawarah agar tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Apa yang kita sepakati dalam musyawarah ini harus kita jaga bersama. Kami berharap hasilnya dapat menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam bekerja dan menjadi bagian dari upaya kita bersama untuk membawa Desa Momalia II menjadi lebih baik,” pungkasnya.
Melalui pelaksanaan Rapat Paripurna BPD dan MusrenbangDes tersebut, Desa Momalia II diharapkan mampu menyusun RKPDes Tahun 2027 secara lebih terarah, transparan dan partisipatif.
Pemerintah Desa Momalia II bersama BPD dan masyarakat selanjutnya diharapkan dapat terus mengawal setiap tahapan perencanaan hingga pelaksanaan program, sehingga pembangunan yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat Desa Momalia II. (Infotorial)
















