Dialektik News – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (DPRD Bolsel) resmi menutup Masa Persidangan I dan membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 melalui Rapat Paripurna yang digelar Selasa (06/01/2026) di Gedung DPRD Bolsel. Forum tersebut menjadi titik evaluasi atas kinerja legislasi sekaligus penegasan arah kebijakan kelembagaan pada periode sidang berikutnya.
Paripurna dipimpin Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olii, didampingi Wakil Ketua Ridwan Olii, serta dihadiri seluruh anggota dewan dan jajaran Sekretariat DPRD. Dalam paparannya, pimpinan dewan menekankan bahwa masa sidang bukan sekadar agenda administratif, melainkan ruang akuntabilitas publik terhadap pelaksanaan tri fungsi DPRD.
Selama Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, DPRD mencatat sejumlah agenda strategis, mulai dari penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 hingga pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2026 pada tingkat pertama dan kedua.
Selain itu, empat Ranperda inisiatif DPRD yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025 telah melalui tahapan pembicaraan awal. DPRD juga menetapkan Propemperda Tahun 2026 serta menyetujui tiga usulan Ranperda prakarsa Pemerintah Daerah di luar daftar prioritas.
Ketua DPRD menilai, keseluruhan proses tersebut merupakan implementasi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang berjalan simultan, termasuk pelaksanaan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
“Kita harus menjalankan tiga fungsi utama DPRD secara optimal—pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan—agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegasnya dalam forum paripurna.
Memasuki Masa Persidangan II, DPRD Bolsel menghadapi agenda yang tidak ringan. Dalam fungsi legislasi, lembaga ini ditargetkan menuntaskan tujuh Ranperda yang telah terdaftar dalam Propemperda 2025 dan sudah melalui pembahasan tingkat pertama.
Tak hanya itu, tiga Ranperda prakarsa Pemerintah Daerah di luar Propemperda 2026 juga akan dibahas lebih lanjut. Target tersebut menjadi indikator konsistensi DPRD dalam mempercepat lahirnya regulasi yang adaptif dan implementatif terhadap kebutuhan daerah.
Penguatan kualitas produk hukum daerah dinilai krusial, mengingat regulasi menjadi landasan utama pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan publik.
Sorotan lain dalam pembukaan masa sidang baru ini adalah penegasan terhadap fungsi pengawasan. Ketua DPRD mengingatkan agar pengawasan tidak berhenti pada rapat-rapat formal, melainkan diwujudkan melalui kerja substantif alat kelengkapan dewan, terutama komisi-komisi.
“Sinergi yang kuat diperlukan untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan APBD serta kebijakan Pemerintah Daerah agar berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Pengawasan terhadap realisasi anggaran dan efektivitas program pembangunan selama ini menjadi perhatian publik. Oleh karena itu, DPRD diharapkan mampu menghadirkan kontrol yang objektif, transparan, serta berbasis data lapangan.
Dengan dimulainya Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026, ekspektasi masyarakat terhadap kinerja wakil rakyat semakin tinggi. DPRD Bolsel dituntut tidak hanya produktif secara kuantitas regulasi, tetapi juga memastikan kualitas pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Keberhasilan menyelesaikan tujuh Ranperda prioritas serta memperkuat fungsi kontrol terhadap pelaksanaan APBD akan menjadi tolok ukur nyata. Pada akhirnya, akuntabilitas dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat menjadi parameter utama dalam menilai kinerja lembaga legislatif tersebut. (Infotorial)
