Dialektik News-Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Deddy Abdul Hamid membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Bolsel di Hotel Swis-Bel, Manado, Minggu (26/10/25).
Peningkatan kapasitas yang dimaksud adalah peran BPD dalam efisiensi anggaran dan kemandirian ekonomi desa.
Dalam sambutannya, Wabup Deddy menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas BPD sebagai lembaga strategis di tingkat desa.
“Ini merupakan langkah strategis agar BPD memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan di desa,” ujarnya.
Wabup Deddy juga menyoroti tantangan yang akan dihadapi tahun 2026, terutama terkait efisiensi anggaran secara nasional yang berdampak langsung pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Dana Sektoral (ADS).
“ADS yang tadinya sebesar Rp59 miliar pada tahun 2025 akan turun menjadi Rp52 miliar pada tahun 2026. Begitu juga dengan ADD yang turun dari Rp38 miliar menjadi Rp33 miliar,” jelasnya.
Dengan kondisi tersebut, Wabup Deddy menekankan pentingnya peran BPD dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan memastikan program desa tetap berpihak kepada masyarakat.
“BPD harus aktif mengawasi jalannya pemerintahan desa agar tetap fokus pada kepentingan masyarakat. Saya berharap melalui Bimtek ini, kapasitas BPD semakin kuat dan dapat memberikan manfaat nyata bagi warga desa,” tambahnya.
Wabup Deddy juga mendorong penguatan ekonomi desa melalui koperasi, salah satunya Koperasi Merah Putih (KPM), yang diharapkan bisa menjadi wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Lebih lanjut, Deddy menyampaikan bahwa pada tahun 2026 tidak akan ada program pembangunan fisik yang dibiayai oleh APBD daerah. Untuk itu, program desa harus benar-benar dikaji dengan matang agar tetap relevan dan tepat sasaran meski tanpa dukungan anggaran tambahan dari pemerintah daerah.
“Seluruh elemen desa, termasuk BPD, harus ikut mensosialisasikan kebijakan efisiensi anggaran ini agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” pesannya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Asisten I Setda Bolsel, sejumlah pimpinan OPD, para sangadi (kepala desa), serta peserta Bimtek dari seluruh BPD di Bolsel.
