Dialektik News – Penguatan kelembagaan desa dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan yang transparan, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) pun mendorong organisasi yang bergerak di tingkat desa agar tidak hanya memperkuat struktur kepengurusan, tetapi juga menghadirkan program nyata yang berdampak langsung bagi warga.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan konsolidasi bersama, pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas), Srikandi Jaga Desa, dan Asosiasi Linmas (Aslinmas), yang dirangkaikan dengan musyawarah kecamatan. Kegiatan berlangsung di Lapangan Futsal Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki, Selasa (20/10/2026).
Bupati Bolaang Mongondow Selatan Iskandar Kamaru bersama Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid menghadiri kegiatan tersebut. Turut hadir Pelaksana Tugas Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Feri Tas, Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu Tasjrifin Halim, jajaran pengurus organisasi tingkat provinsi, pimpinan perangkat daerah, para camat, sangadi, serta aparatur sipil negara.
Dalam rangkaian pelantikan itu, Deddy Abdul Hamid ditetapkan sebagai Ketua DPC Abpednas Bolsel, Selpian Kamaru-Manoppo sebagai Ketua DPC Srikandi Jaga Desa, dan Harmin Manoppo sebagai Ketua DPC Aslinmas.
Pembentukan kepengurusan tersebut diharapkan menjadi awal penguatan peran organisasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan koordinasi antarlembaga, serta memperluas pembinaan kepada masyarakat.
Bupati Iskandar Kamaru menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan organisasi tersebut. Ia menegaskan bahwa pelantikan harus menjadi titik awal pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, bukan sekadar agenda seremonial.
Menurutnya, pengurus yang baru dilantik perlu segera menyusun langkah kerja, memperluas keanggotaan hingga tingkat kecamatan, serta membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, dan aparat penegak hukum.
“Kepada pengurus Abpednas yang baru dilantik, saya minta segera membentuk keanggotaan di tingkat kecamatan. Organisasi ini harus menjadi mitra strategis dalam mendukung pembangunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Iskandar.
Ia menilai keberadaan organisasi yang memiliki jaringan hingga tingkat desa dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Terlebih, desa merupakan salah satu ujung tombak pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.
Karena itu, Iskandar meminta setiap pengurus menjalankan fungsi organisasi secara aktif, membangun koordinasi dengan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta memastikan kegiatan yang dilaksanakan memiliki sasaran dan manfaat yang jelas.
“Jangan berhenti pada pelantikan. Saya berharap seluruh pengurus aktif menjalankan tugas, membangun sinergi dengan pemerintah desa dan BPD, serta menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain penguatan kelembagaan, Bupati juga menyoroti pentingnya program Jaga Desa dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik. Melalui pembinaan serta pendampingan yang berkelanjutan, aparatur dan unsur pemerintahan desa diharapkan semakin memahami ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugas dan mengelola program pembangunan.
Pendampingan hukum menjadi penting agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dapat dilakukan secara tertib, sesuai aturan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pemahaman yang memadai, potensi kekeliruan administratif dapat diminimalkan sekaligus mendorong pengelolaan pemerintahan yang lebih terbuka.
Dalam konteks tersebut, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan, dan aparat penegak hukum diharapkan mampu menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih tertib serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
Di sisi lain, konsolidasi juga menyoroti pentingnya pembenahan data keanggotaan Aslinmas melalui pemanfaatan aplikasi. Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, jumlah anggota Aslinmas di Sulawesi Utara yang telah tercatat dalam aplikasi mencapai 1.207 orang.
Pendataan digital dinilai penting untuk memastikan identitas dan jumlah anggota tercatat secara lebih teratur. Data yang akurat dan diperbarui secara berkala juga dapat menjadi dasar dalam menyusun program pembinaan, memetakan kebutuhan organisasi, serta mengevaluasi perkembangan keanggotaan.
Pembenahan administrasi tersebut perlu diikuti dengan koordinasi yang konsisten antara pengurus di berbagai tingkatan. Dengan demikian, organisasi dapat menjalankan fungsi dan programnya berdasarkan informasi yang jelas, bukan sekadar mengandalkan pendataan yang tidak diperbarui.
Pelaksana Tugas Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Feri Tas turut menekankan perlunya konsolidasi dan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan. Ia juga meminta agar perkembangan jumlah anggota terus dipantau sehingga penguatan organisasi dapat berjalan secara terukur.
Feri mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Dukungan lintas sektor, menurut arah kegiatan yang disampaikan, menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan program serta memperkuat pelaksanaan tugas organisasi di daerah.
Sulawesi Utara sendiri diketahui menempati peringkat kedua secara nasional dalam capaian Srikandi Jaga Desa. Prestasi tersebut menjadi modal sekaligus dorongan bagi pengurus di tingkat kabupaten untuk memperluas keterlibatan anggota, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program.
Capaian tersebut diharapkan tidak hanya menjadi kebanggaan organisasi, tetapi juga mendorong lahirnya kegiatan yang lebih konkret. Perluasan keanggotaan, pembinaan yang terarah, peningkatan pemahaman hukum, serta pembaruan data organisasi menjadi sejumlah langkah yang dapat mendukung keberlanjutan program.
Bagi Pemkab Bolsel, keberadaan Abpednas, Srikandi Jaga Desa, dan Aslinmas diharapkan dapat memperkuat ekosistem pembangunan desa melalui peran yang saling melengkapi. Abpednas diharapkan mendukung penguatan fungsi kelembagaan BPD, Srikandi Jaga Desa memperluas partisipasi perempuan dalam pembinaan dan pembangunan desa, sedangkan Aslinmas berperan dalam mendukung ketertiban dan perlindungan masyarakat sesuai tugasnya.
Dengan pembagian peran yang jelas dan koordinasi yang baik, organisasi-organisasi tersebut diharapkan mampu menjadi mitra pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat desa.
Konsolidasi dan pelantikan ini pun menjadi momentum bagi seluruh pengurus untuk menerjemahkan tanggung jawab organisasi ke dalam program kerja yang terukur. Pemerintah daerah berharap penguatan kelembagaan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan, kesadaran hukum, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, Bolsel diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan desa sekaligus mendorong pembangunan yang semakin responsif terhadap kebutuhan warga. (Infotorial)
